KUALA TUNGKAL – Persoalan kerja sama antara Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat dan sejumlah media online akhirnya dibahas terbuka melalui pertemuan langsung antara pimpinan dewan dan perwakilan media, Jumat (5/6/2026). Pertemuan tersebut digelar di ruang kerja Ketua DPRD Tanjab Barat.
Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani, S.E., bersama Sekretaris DPRD Hidayat, S.H., serta Kepala Bagian Persidangan Ridwan, menerima langsung masukan dan keluhan dari perwakilan media yang selama ini menjalin kemitraan dengan sekretariat dewan. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah terkait persoalan pembayaran tagihan kerja sama media.
Dalam forum dialog yang berlangsung cukup terbuka itu, berbagai pandangan disampaikan, mulai dari mekanisme administrasi hingga dasar evaluasi kerja sama yang saat ini menjadi perhatian setelah adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hamdani menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang ada, termasuk melakukan penataan ulang pola kerja sama agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Rekomendasi ini akan kami pelajari dan tindak lanjuti. Dalam waktu dekat kami juga akan mengundang kembali rekan-rekan media untuk menyepakati langkah bersama agar kerja sama ke depan lebih tertib dan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menyebut, salah satu catatan dalam rekomendasi tersebut berkaitan dengan adanya kesamaan pada sejumlah produk pemberitaan tahun 2025, baik dari sisi judul maupun substansi tulisan. Kondisi itu, menurutnya, menjadi bahan evaluasi agar pola kerja sama ke depan lebih jelas dan terukur.
“Ini menjadi evaluasi bersama agar tidak terulang kembali. Yang penting kita cari solusi dan membangun kesepahaman,” kata Hamdani.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Tanjab Barat Hidayat menyatakan pihaknya terbuka terhadap masukan dari insan pers dan siap mencari jalan keluar terbaik atas persoalan yang muncul.
Ia menyebut, jika diperlukan, penyesuaian terhadap perjanjian kerja sama atau adendum akan dilakukan agar seluruh proses memiliki dasar hukum yang jelas.
“Insya Allah akan kita siapkan solusi terbaik. Jika perlu penyesuaian perjanjian, tentu akan kita lakukan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Hidayat.
Ia juga menegaskan bahwa secara prinsip anggaran untuk kerja sama media masih tersedia, namun pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan serta hasil evaluasi yang ada.
“Jika ada yang perlu diperbaiki sesuai aturan, tentu akan kita koreksi bersama,” tambahnya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi awal antara DPRD, sekretariat, dan media online untuk meredakan ketegangan sekaligus membuka jalan bagi penataan ulang kemitraan yang lebih profesional, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku.
